Kepala Desa PNJO Mengatakan Bisa Dipenjara Jika Membuat Perdes, Warga Juma Tombak Marah

Dalam beberapa pekan terakhir, konflik mengenai usaha ternak babi di Desa Juma Tombak, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, semakin memicu ketegangan. Kepala Desa PNJO mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, menyatakan bahwa dirinya dapat dipenjara jika menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) yang berkaitan dengan pengaturan usaha ternak tersebut. Pernyataan ini langsung menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat setempat, yang merasa bahwa hak mereka untuk memiliki lingkungan yang sehat sedang diabaikan.

Pernyataan Kontroversial Kepala Desa PNJO

Ketika Kepala Desa PNJO mengungkapkan bahwa penerbitan Perdes dapat membawanya ke ranah hukum, reaksi warga sangatlah negatif. Masyarakat menilai pernyataan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap kewenangan yang dimiliki seorang kepala desa. Pada dasarnya, Perdes adalah instrumen yang sah untuk mengatur berbagai urusan di wilayah desa dan bukanlah tindakan yang melanggar hukum.

Warga berpendapat bahwa Kepala Desa seharusnya memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik. “Jika kepala desa takut untuk membuat Perdes, lantas siapa yang akan menyelesaikan masalah yang ada di desa ini? Pemerintah tidak hanya perlu melakukan rapat, tetapi juga harus berani mengambil keputusan yang jelas,” ungkap salah satu perwakilan warga dengan nada kesal.

Prosedur Penerbitan Perdes yang Diharapkan

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa penerbitan Perdes tidak sembarangan. Terdapat mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti, termasuk ketentuan syarat yang harus dipenuhi. Warga Desa Juma Tombak menekankan perlunya mengikuti prosedur ini sebelum memutuskan untuk tidak menerbitkan Perdes karena alasan ketakutan akan konsekuensi hukum. “Sebaiknya, kita lakukan proses penerbitan terlebih dahulu dan lihat hasilnya, apakah layak diterbitkan atau tidak,” tambah seorang warga.

Desakan untuk Campur Tangan Pemerintah Daerah

Melihat kondisi yang semakin rumit, warga Desa Juma Tombak merasa perlu untuk meminta bantuan dari Bupati Deli Serdang. Mereka percaya bahwa masalah ini tidak akan terpecahkan jika hanya diserahkan pada tingkat desa dan kecamatan. “Kami butuh tindakan nyata dari pemerintah, bukan sekadar janji-janji,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.

Selain itu, perhatian juga tertuju pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat merasa bahwa lembaga ini, yang seharusnya menegakkan Peraturan Daerah (Perda), tidak menunjukkan ketegasan dalam menangani masalah ternak babi di desa mereka. “Seharusnya mereka menjadi penegak perda yang tegas, namun saat ini terlihat lemah dan tidak berdaya,” ungkap seorang warga yang ditemui di lokasi.

Perspektif Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat

Ketua Satgas Walantara Sumatera Utara, Sastra Sembiring, juga memberikan pandangannya mengenai permasalahan ini. Ia menekankan bahwa isu yang terjadi di Desa Juma Tombak bukan hanya sekadar konflik antara warga, tetapi juga melibatkan aspek lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. “Ini adalah masalah serius yang perlu ditangani. Pemerintah harus beraksi, bukan hanya mengadakan rapat tanpa hasil yang jelas,” tegas Sastra.

Kendala Mediasi dan Harapan Warga

Pada 24 Februari 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang telah melakukan mediasi, namun hasilnya tidak memuaskan. Rapat yang diadakan berlangsung cukup lama, tetapi berakhir tanpa kesepakatan yang mengikat. Kini, warga Desa Juma Tombak hanya bisa bertanya: apakah pemerintah benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, ataukah mereka sengaja membiarkan situasi ini berlarut-larut hingga masyarakat merasa lelah dan menyerah?

Bagi warga setempat, isu ini bukan hanya terkait dengan keberadaan ternak babi semata. Ini adalah tentang hak masyarakat untuk memiliki lingkungan yang sehat, kenyamanan hidup, serta penegakan aturan oleh pemerintah. “Jika kondisi ini terus dibiarkan, kami khawatir kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun. Yang kami butuhkan adalah tindakan nyata, bukan sekadar rapat dan alasan,” pungkas perwakilan warga dengan penuh harapan.