Panyabungan–Natal Terputus Total, GRIB Soroti Pembiaran Sistematis oleh Pemprov Sumut

Hujan deras yang melanda Kabupaten Mandailing Natal (Madina) baru-baru ini telah menyebabkan longsor parah di Bulu Soma, Kecamatan Batang Natal pada Selasa, 21 April 2026. Peristiwa ini mengakibatkan jalur utama Panyabungan–Natal terputus total, menimbulkan dampak signifikan terhadap akses ekonomi dan layanan dasar bagi masyarakat di kawasan pesisir barat. Kejadian ini bukan hanya sekedar bencana alam, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah infrastruktur yang berkepanjangan.

Kritik Terhadap Pembiaran Sistematis oleh Pemprov Sumut

Situasi yang berulang tanpa adanya solusi berkelanjutan memicu reaksi keras dari Generasi Muda Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Kabupaten Madina. Mereka menilai bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tampak acuh tak acuh terhadap kesulitan yang dihadapi oleh warga lokal.

Alfin Sahani, Sekretaris GM GRIB Jaya Madina, menyatakan bahwa bencana ini seharusnya tidak lagi dianggap sebagai kejadian yang hanya disebabkan oleh faktor alam. Ia menegaskan, ini adalah bukti nyata dari kegagalan pemerintah dalam menangani infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat.

Menyoroti Kegagalan dalam Penanganan Infrastruktur

“Setiap tahun, di saat hujan deras, titik ini selalu lumpuh. Ini bukan hal baru; ini adalah kegagalan yang dipelihara. Ketika pemerintah mengetahui bahwa ini adalah titik rawan, namun tidak mengambil langkah pencegahan yang serius, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian. Ini adalah bentuk pembiaran sistematis,” ungkap Alfin dalam pernyataannya pada Selasa, 21 April 2026.

GRIB Jaya mencatat bahwa dampak dari terputusnya jalan ini sangat luas, mengganggu sektor logistik dan distribusi barang pokok. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga di pasar dan menghambat akses layanan kesehatan serta pendidikan bagi warga di pesisir.

Dampak Sosial dan Ekonomi

“Warga kini terisolasi tanpa kepastian kapan jalur ini akan dibersihkan,” jelas Alfin. Ia juga menyoroti kurangnya respons cepat dari pihak terkait. Di tengah situasi darurat seperti ini, alat berat yang diperlukan dan rencana penanganan jangka panjang dari Pemprov Sumut tampak tidak ada.

GRIB Jaya Madina menilai ada ketimpangan yang mencolok dalam perhatian terhadap pembangunan. Jalur Panyabungan–Natal terlihat dianaktirikan dan tidak menjadi prioritas dalam agenda pembangunan provinsi.

• Pembiaran sistematis oleh Pemprov Sumut.
• Dampak pada distribusi barang dan harga pokok.
• Kurangnya respons cepat dalam situasi darurat.
• Keterisolasiannya warga tanpa kepastian waktu pembersihan.
• Minimnya perhatian terhadap jalur Panyabungan–Natal.

Permintaan untuk Tindakan yang Konkret

“Masyarakat tidak memerlukan janji-janji pembangunan, mereka ingin jalan yang dapat dilalui. Ketika akses utama lumpuh berulang kali tanpa solusi, itu menunjukkan bahwa ada wilayah yang seolah tidak menjadi prioritas,” tambah Alfin.

Pihaknya mendesak Pemprov Sumut untuk menyiagakan alat berat secara permanen di lokasi-lokasi rawan longsor selama musim hujan. Selain itu, mereka menyerukan agar dilakukan kajian teknis strategis guna memperbaiki struktur tebing di Bulu Soma agar longsor tidak terus berulang, sekaligus memastikan konektivitas sebagai hak dasar masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.

Kondisi Terkini Jalan Panyabungan-Natal

Camat Batang Natal, Wahyu Siregar, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini, jalan umum antara Desa Bulu Soma dan Sopo Tinjak masih terputus total akibat sebuah truk fuso yang terjebak di tengah jalan. Saat ini, pihaknya masih menunggu kedatangan alat berat dari UPT PUPR Kotanopan Provinsi Sumatera Utara.

“Jalan ini tertutup sepenuhnya karena truk yang terjebak dengan muatan lebih dari 30 ton. Jalan tersebut amblas akibat tergerus air hujan yang deras sejak kemarin hingga saat ini,” ujarnya.

Pembiayaan untuk Perbaikan Infrastruktur

Dalam konteks ini, Anggota DPRD Sumut H. Aswin Parinduri baru-baru ini mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut telah menganggarkan lebih dari Rp 50 miliar untuk perbaikan sejumlah infrastruktur di wilayah Pantai Barat pada tahun 2026.

“Alhamdulillah, anggaran sudah disiapkan untuk beberapa paket dalam penanganan pasca bencana, dengan total lebih kurang 50 miliar rupiah,” kata Aswin menanggapi pertanyaan dari masyarakat.

Dengan adanya anggaran tersebut, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga tindakan nyata dalam memperbaiki dan menjaga infrastruktur yang vital bagi kehidupan sehari-hari mereka. Pembangunan yang berkelanjutan dan perhatian yang tepat terhadap wilayah-wilayah yang terpinggirkan harus menjadi agenda utama demi kesejahteraan masyarakat.

Keberlanjutan tindakan perbaikan dan pengelolaan infrastruktur yang baik akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan yang terputus ini. Dengan demikian, penting bagi Pemprov Sumut untuk menunjukkan komitmen yang lebih serius dalam menangani masalah ini, agar tidak ada lagi pembiaran sistematis terhadap nasib masyarakat di daerah-daerah yang rentan terhadap bencana alam.