Pemberian Rp 250 Juta Oleh Menko Polkam Pascabencana Taput, Rp 170 Juta Masih Disimpan Camat Adiankoting

Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), perhatian publik terfokus pada pemberian dana sebesar Rp 250 juta oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago. Namun, dari jumlah tersebut, hanya Rp 80 juta yang telah disalurkan kepada 16 kepala desa di Kecamatan Adiankoting. Sebagian besar, yakni Rp 170 juta, masih berada di tangan Camat Adiankoting, Lam Miduk Sinaga. Pertanyaan pun muncul mengenai transparansi dan penggunaan dana yang seharusnya membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Pembagian Dana yang Kontroversial

Dalam kunjungan Menko Polkam ke Desa Dolok Nauli pada 4 Desember 2025, Lam Miduk Sinaga mengonfirmasi bahwa dirinya menerima dan menyimpan total dana Rp 250 juta. Uang tersebut, menurut Lam, dibagikan kepada 16 kepala desa, masing-masing mendapatkan Rp 5 juta. Sebagian masyarakat di desa tersebut mengaku khawatir akan keberlanjutan penggunaan sisa dana yang kini tersimpan.

“Kami hanya tahu bahwa uang tersebut diserahkan kepada kepala desa, tetapi tidak tahu ke mana uang itu digunakan,” ungkap beberapa warga yang enggan disebutkan namanya.

Pernyataan Kepala Desa Dolok Nauli

Kepala Desa Dolok Nauli, Jonas Aritonang, menegaskan bahwa ia memang menerima uang tunai sebesar Rp 250 juta dari Menko Polkam. Menurutnya, dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras kepala desa dalam menangani situasi bencana. Namun, saat kunjungan, Bupati Taput JTP Hutabarat juga hadir, dan Jonas merasa perlu bertanya mengenai alokasi penggunaan dana tersebut.

“Pak Menteri menyatakan uang itu sebagai hadiah untuk kami. Namun, mengingat ada Bupati di lokasi, saya mengejar beliau untuk menanyakan peruntukan uang tersebut,” jelas Jonas. Bupati kemudian memintanya untuk menyimpan dana itu sambil menunggu instruksi lebih lanjut.

Transparansi dalam Penggunaan Dana

Lam Miduk Sinaga, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat, memastikan bahwa hingga saat ini, sisa dana Rp 170 juta masih aman dan belum digunakan. Ia menjelaskan bahwa sebagian dari dana tersebut telah dialokasikan untuk membayar utang yang timbul selama masa bencana, ketika bantuan pemerintah belum tersedia.

• Uang Rp 250 juta diterima oleh Camat Adiankoting.
• Rp 80 juta dibagikan kepada 16 kepala desa.
• Sisa dana Rp 170 juta masih disimpan.
• Utang perangkat desa dibayar dengan dana tersebut.
• Rencana penggunaan sisa dana untuk kegiatan gotong-royong.

Ketika ditanya tentang rincian utang yang dibayar, Lam Miduk mengaku perlu melakukan pengecekan lebih lanjut. “Kami akan memastikan semua rincian penggunaan dana ini jelas dan transparan,” katanya.

Proses Pemulihan Setelah Bencana

Masalah dana Rp 250 juta ini muncul di tengah proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung. Bencana banjir dan tanah longsor pada 25 November 2025 telah menyebabkan kerusakan yang parah, dengan puluhan korban jiwa dan ratusan rumah yang hancur. Sementara itu, relokasi untuk warga yang rumahnya rusak berat masih jauh dari kata tuntas.

Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Taput menunjukkan bahwa baru 103 kepala keluarga (KK) yang telah menempati hunian tetap (Huntap) yang dibangun dengan bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di Desa Dolok Nauli. Sementara itu, 40 KK lainnya masih mendiami hunian sementara (Huntara) yang disediakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Permintaan Warga akan Keterbukaan Informasi

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Dolok Nauli, sejumlah warga juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penentuan penerima Huntap. Mereka menginginkan pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas mengenai kriteria dan mekanisme pemilihan penerima, agar tidak terjadi kecemburuan di antara korban bencana.

“Kami ingin agar semua proses ini dilakukan secara terbuka. Jangan sampai ada yang merasa tidak adil dalam penentuan penerima Huntap,” kata salah satu warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Keberadaan Dana yang Masih Tersimpan

Keberadaan sisa Rp 170 juta yang masih disimpan oleh Camat Adiankoting menjadi sorotan utama. Masyarakat merasa khawatir karena dana tersebut belum sepenuhnya digunakan setelah hampir sembilan bulan sejak diterima. Rincian penggunaan yang jelas dan akuntabel sangat diharapkan untuk menghindari spekulasi dan keraguan di kalangan warga.

Lam Miduk Sinaga berjanji akan mematuhi petunjuk Bupati dalam penggunaan dana tersebut dan menegaskan pentingnya gotong royong dalam proses pemulihan. “Kami berkomitmen untuk menggunakan dana ini secara efektif demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Kesimpulan Sementara

Situasi di Taput pascabencana masih membutuhkan perhatian serius, baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Dengan dana Rp 250 juta yang telah diterima, harapan masyarakat adalah agar dana tersebut digunakan secara optimal dan transparan untuk mendukung pemulihan mereka. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan serta mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat bersinergi demi kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana, dan agar kejadian serupa dapat diantisipasi di masa mendatang.