Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengeluarkan seruan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk lebih intensif dalam memperkuat kesiapsiagaan dan langkah-langkah pencegahan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meningkatnya jumlah titik panas, terutama di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang telah mengakibatkan korban jiwa, menjadi perhatian serius yang perlu ditangani dengan langkah-langkah efektif.
Peningkatan Titik Panas dan Dampaknya
Menurut pemantauan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada tanggal 16 Oktober 2026, tercatat ada 634 titik panas di wilayah Jawa Timur. Kebakaran di area TNBTS, tepatnya di Kabupaten Probolinggo, telah merenggut empat nyawa dan menyebabkan dua orang lainnya mengalami luka bakar yang cukup serius.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP, Eddy Paripurna, menegaskan bahwa peningkatan jumlah titik panas ini memerlukan respons yang nyata. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah konkret, termasuk penguatan deteksi dini serta pencegahan di daerah-daerah yang rawan kebakaran.
Respons Terhadap Ancaman Karhutla
“Kesiapsiagaan dan deteksi dini harus diperkuat agar potensi kebakaran dapat teridentifikasi dan ditangani sebelum meluas,” ungkap Eddy dalam pernyataan yang disampaikan pada 21 Oktober 2026.
Data dari BMKG menunjukkan bahwa jumlah titik panas di Jawa Timur meningkat signifikan dari 438 menjadi 634, yang berarti ada kenaikan sekitar 44,7 persen. Dari total tersebut, 518 titik berada dalam kategori kepercayaan sedang, 53 titik kategori tinggi, dan 63 titik kategori rendah.
Daerah Rawan Karhutla
Bondowoso menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, mencapai 153 titik. Selanjutnya, Probolinggo dengan 123 titik, Mojokerto 84 titik, Jember 62 titik, dan Lumajang 32 titik. Kelima daerah ini berkontribusi terhadap 454 titik atau sekitar 71,6 persen dari total deteksi yang ada.
Menyikapi situasi ini, Eddy menekankan perlunya Pemprov Jatim untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, BMKG, serta pengelola kawasan hutan. Verifikasi lapangan dinilai penting agar kondisi dapat dipastikan dan prioritas penanganan dapat ditentukan dengan tepat.
Pentingnya Verifikasi Lapangan
Menurut legislator yang mewakili daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo ini, titik panas tidak selalu berarti ada kebakaran aktif. Oleh karena itu, pemeriksaan langsung menjadi dasar yang krusial untuk menentukan langkah-langkah seperti patroli, pengerahan personel, dan kebutuhan pemadaman di setiap wilayah.
- Penguatan deteksi dini dan kesiapsiagaan personel.
- Pengumpulan data akurat tentang titik panas.
- Koordinasi yang baik antara instansi terkait.
- Verifikasi lapangan untuk penanganan yang tepat.
- Persiapan peralatan dan logistik yang memadai.
Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Peralatan
Pada aspek kesiapan, Eddy juga menekankan pentingnya memastikan kesiapan personel dan alat-alat yang diperlukan, termasuk alat pelindung diri, kendaraan operasional, sarana komunikasi, serta sumber air yang cukup. Dukungan logistik bagi petugas di daerah rawan kebakaran harus dipastikan agar mereka dapat bekerja dengan optimal.
Selain itu, Eddy menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk penanggulangan karhutla. Anggaran harus diarahkan dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan di lapangan, mulai dari kegiatan patroli, pengadaan peralatan, hingga pelatihan bagi personel. Keterlibatan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan kebakaran.
Peran Masyarakat dalam Pencegahan Karhutla
Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Edukasi dan penyuluhan tentang risiko dan dampak kebakaran harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran publik. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan mereka dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan melaporkan potensi kebakaran.
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat dalam pencegahan karhutla:
- Mengikuti program penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Melaporkan titik panas atau kebakaran kepada pihak berwenang.
- Menghindari pembakaran lahan secara sembarangan.
- Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong membersihkan lahan.
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem hutan.
Penanganan Karhutla yang Efektif
Untuk menangani karhutla dengan efektif, pemerintah daerah perlu menerapkan sistem manajemen risiko yang baik. Ini mencakup identifikasi risiko, mitigasi, kesiapan, respons, dan pemulihan pasca kebakaran. Penyusunan rencana darurat yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sangat penting untuk meminimalkan dampak dari kebakaran hutan.
Secara keseluruhan, upaya pencegahan dan penanganan karhutla memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan sistematis, diharapkan jumlah kebakaran hutan dapat diminimalisasi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat bisa ditekan.
