Audiensi KRBR di DPRD Ciamis Terhambat, Aktivis Ungkap Dugaan Pungli dan Absennya Tokoh Penting

DPRD Ciamis baru-baru ini menjadi tempat berlangsungnya audiensi oleh Koalisi Rakyat Bantoe Rakyat (KRBR) yang diadakan di Ruang Tumenggung Wiradikusumah. Namun, harapan yang ada untuk membahas dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus sirna, karena acara tersebut berakhir dengan ketidakjelasan dan kekecewaan yang mendalam.

Audiensi yang Tidak Memenuhi Harapan

Forum yang ditunggu-tunggu ini diharapkan dapat membuka tabir dugaan penyimpangan dalam program pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat. Namun, situasi di lapangan berbanding terbalik dengan harapan yang ada, karena pihak-pihak yang diharapkan memberikan penjelasan justru memilih untuk berdiam diri.

Dalam audiensi tersebut, beberapa penanggung jawab dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir, tetapi saat peserta meminta klarifikasi mengenai isu dugaan pungutan liar (pungli), mereka tidak memberikan jawaban yang memadai. Ketidakaktifan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan peserta dan mengesankan bahwa forum ini kehilangan substansi yang seharusnya dimiliki.

Desakan untuk Audiensi Ulang

Menanggapi situasi yang tidak memuaskan ini, Sekretaris KRBR, Gian Ferdyana Henukh, yang akrab disapa Barmex, segera angkat bicara. Ia menyatakan bahwa audiensi kali ini tidak berjalan dengan semestinya, mengingat tidak ada respons dari pihak yang seharusnya dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan yang ada.

“Kami berencana untuk meminta DPRD Ciamis mengatur ulang pertemuan ini, karena apa yang terjadi kemarin terasa sangat mengecewakan. Komisi B juga tampak tidak memberikan tanggapan apapun, dan kehadiran saudara Eggy sangat diharapkan, mengingat ia adalah kunci dari semua permasalahan ini,” tegasnya pada hari Kamis, 3 April 2026.

KRBR juga tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum jika terdapat indikasi pelanggaran pidana dalam kasus ini, menunjukkan bahwa mereka serius dalam menanggapi dugaan penyimpangan yang beredar.

Ketiadaan Tokoh Kunci Mengundang Pertanyaan

Salah satu sorotan utama dalam audiensi ini adalah ketidakhadiran Eggy, yang merupakan Kepala Perwakilan SPPG Kabupaten Ciamis. Banyak yang beranggapan bahwa kehadirannya sangat penting untuk menjelaskan rumor yang beredar di masyarakat mengenai program MBG.

Absennya Eggy justru memperluas ruang spekulasi di kalangan peserta audiensi. Pertanyaan mengenai alasan ketidakhadirannya menggema di ruangan, mengingat ia dianggap memiliki peran yang sangat vital dalam pelaksanaan program tersebut.

Pungutan Liar dan Potensi Korupsi

Di tengah kebuntuan yang melanda forum, aktivis dari Poros Indoor, Prima MT Pribadi, memberikan penegasan yang tajam. Ia menilai bahwa dugaan yang ada tidak bisa dianggap sepele, melainkan berpotensi menjadi masalah serius yang perlu ditangani secara mendalam.

“Jika dugaan pungutan dari program MBG terbukti benar, maka itu jelas adalah tindakan pungli,” ujarnya tegas pada hari Jumat, 3 April 2026. Menurutnya, jika ada anggota DPRD yang terlibat dalam pungutan tersebut, yang berkaitan dengan pengelolaan uang negara, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Prima menekankan bahwa tindakan pungli yang dilakukan oleh penyelenggara negara akan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Ia berharap agar semua pihak terkait dapat bertindak transparan dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Langkah Selanjutnya untuk Masyarakat

Audiensi KRBR di DPRD Ciamis ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menuntut kejelasan dan akuntabilitas dari program MBG. Dengan adanya dugaan pungutan liar, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan.

Dalam konteks ini, KRBR bertekad untuk terus berjuang agar audiensi ulang dapat segera dilaksanakan, demi mendapatkan penjelasan yang memadai dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dalam mendapatkan makanan bergizi tidak terabaikan.

Mendorong Partisipasi Publik

Penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses ini. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil:

• Ikuti perkembangan audiensi dan informasi terkait program MBG.
• Berpartisipasi dalam forum-forum diskusi untuk menyuarakan pendapat.
• Laporkan dugaan penyimpangan kepada pihak berwenang.
• Dorong transparansi dalam penggunaan dana publik.
• Berikan dukungan kepada organisasi seperti KRBR yang memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik, diharapkan akan tercipta perubahan yang positif dalam pengelolaan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Audiensi ini adalah langkah awal dalam menuntut keadilan dan akuntabilitas, yang merupakan hak setiap warga negara.