Pada tanggal 9 April 2026, Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda, S.E., M.A.P., M.Si., secara resmi memperkenalkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk Tahun Anggaran 2025. Acara penting ini berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara, yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Vonny Adel Rumimpunu, dengan dukungan Wakil Ketua Edwin Maurits Nelwan dan Cintya Erkles. Rapat ini juga dihadiri oleh anggota DPRD, kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), dan unsur Forkopimda setempat.
Peran Strategis DPRD dalam Pengawasan
Dalam sambutannya, Bupati Joune Ganda memberikan penghargaan yang tinggi kepada DPRD atas kontribusi aktif mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan. Beliau menekankan bahwa kerjasama antara legislatif dan eksekutif adalah fondasi yang sangat penting untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, LKPJ 2025 menjadi salah satu alat untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Komitmen Pemkab Minut terhadap Program Strategis Nasional
Bupati Ganda menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Salah satu program yang menjadi fokus utama adalah Program Bedah Rumah, yang bertujuan untuk memberikan bantuan perbaikan rumah kepada masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Minahasa Utara secara signifikan.
- Program Bedah Rumah: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.
- Stabilitas Ekonomi: Menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
- Peningkatan Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas layanan yang lebih responsif.
- Sinergi Lintas Sektor: Memastikan kolaborasi antara berbagai sektor.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Memperkuat fondasi pemerintahan yang baik.
Perubahan Keputusan DPRD dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat
Dalam rapat tersebut, DPRD Minut juga mengesahkan perubahan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2026 mengenai penyesuaian kegiatan masa persidangan. Langkah ini diambil untuk memastikan lembaga legislatif dapat lebih optimal dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Tantangan Ekonomi Global di Tahun 2026
Setelah rapat, Bupati Joune Ganda berbicara kepada awak media tentang tantangan yang dihadapi pada tahun 2026. Beliau menyoroti dampak dari kondisi geopolitik dunia, terutama konflik yang terjadi di Timur Tengah, yang dapat mempengaruhi ekonomi secara global. Dalam pandangannya, situasi ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
“Sejak awal tahun 2025, pemerintahan kami telah menghadapi tantangan yang cukup signifikan hingga saat ini. Dampak dari perang di Timur Tengah dirasakan secara global dan kami berkomitmen untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi kemungkinan kelangkaan gas dan bahan bakar minyak (BBM),” ungkap Bupati Joune Ganda dengan tegas.
Strategi Mitigasi dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok
Walaupun dampak dari situasi global ini belum sepenuhnya dirasakan di daerah, Bupati Ganda menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai pertemuan strategis untuk melakukan langkah mitigasi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tetap terjamin meskipun ada peningkatan permintaan yang signifikan.
Kebersamaan dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, Kabupaten Minahasa Utara optimis untuk melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini akan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Bupati Joune Ganda dan jajaran pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup warganya, sekaligus menjawab tantangan yang ada dengan solusi yang proaktif dan inovatif.
Komitmen dan langkah-langkah yang diambil oleh Bupati Joune Ganda dan DPRD Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan betapa pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan penuh dari semua elemen, diharapkan LKPJ 2025 dapat menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik bagi Kabupaten Minahasa Utara.