Fraksi DPRD Pagar Alam Mengungkapkan Pandangan Umum Terhadap LKPJ Wali Kota 2025: Analisis dan Implikasi
Senin (9/3/2026) menjadi hari bersejarah bagi DPRD Kota Pagar Alam. Sebuah sidang paripurna ke-2 berlangsung di ruang sidang utama DPRD, di mana setiap fraksi yang ada di DPRD menyampaikan pandangan umum mereka mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, sebuah topik yang penting bagi perkembangan Kota Pagar Alam.
Dinamika Sidang Paripurna
Sidang paripurna ke-2 tersebut berjalan lancar di bawah pimpinan Wakil Ketua I DPRD Pagar Alam, Hj. Dessy Siska. Berbagai perwakilan dari berbagai sektor hadir dalam sidang tersebut, termasuk Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, serta Camat dan Lurah. Mereka semua menyimak dengan penuh perhatian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pagar Alam.
Analisis dan Kritik Fraksi DPRD
Fraksi NasDem tampil pertama dan memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah atas upaya optimalisasi anggaran dan pelayanan publik. Mereka mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian gaji pegawai P3K paruh waktu yang belum terealisasi.
Fraksi Gerindra, sebaliknya, menyoroti lambannya penyerapan anggaran hingga Maret 2026 dan meminta transparansi penggunaan anggaran. Kelangkaan LPG 3 kilogram dan ketidaksesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) juga menjadi sorotan fraksi ini.
Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas kenaikan PAD dari Rp88,7 miliar menjadi Rp97,3 miliar. Namun, mereka juga menyoroti masalah penumpukan sampah dan meminta agar masalah tersebut segera diatasi, terutama menjelang Lebaran.
Pendorong dan Pendukung Pembangunan
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk terus menggali potensi daerah demi meningkatkan PAD. Mereka juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Fraksi Golkar menyoroti penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, serta meminta penjelasan terkait gaji P3K paruh waktu di sejumlah OPD. Sementara itu, Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan PAD Kota Pagar Alam sebesar 9,66 persen.
Semua pandangan umum fraksi-fraksi tersebut diharapkan bisa menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
