Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara diadakan untuk membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk tahun anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 31 Maret 2025, tepatnya pukul 10.00 WIB di ruang rapat paripurna DPRD setempat. Agenda ini diyakini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Memimpin Rapat Paripurna
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Rodial, dan dihadiri oleh Bupati Batu Bara yang diwakili oleh Asisten I, Renold Asmara. Selain itu, hadir juga Plt. Sekretaris DPRD yang diwakili oleh Herryawan, S.T., M.Si., serta seluruh anggota DPRD dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam membahas LKPJ secara menyeluruh.
Sikap Fraksi terhadap LKPJ
Dalam forum tersebut, setiap fraksi menyampaikan pandangan politik dan rekomendasi mereka. Secara umum, fraksi-fraksi menyetujui agar dokumen LKPJ dibahas dengan lebih mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus). Hal ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban ini ditelaah secara rinci dan komprehensif.
Apresiasi Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap penyampaian LKPJ sebagai wujud kewajiban konstitusional dan akuntabilitas yang sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Mereka menerima LKPJ tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut bersama Tim Pansus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Evaluasi oleh Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra menilai bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Namun, mereka juga mengidentifikasi beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Mereka mengajukan usulan untuk segera membentuk Pansus Khusus Plasma yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan demi kesejahteraan masyarakat.
Masukan dari Fraksi PKS
Fraksi PKS juga menyampaikan apresiasi, namun mereka menyoroti beberapa isu penting yang perlu diperhatikan. Beberapa hal yang menjadi perhatian mereka meliputi:
- Status PLT: Mempertanyakan banyaknya Kepala OPD dan Kepala Sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT), yang dianggap menghambat kinerja karena terbatasnya kewenangan.
- Honor Operator SIPD: Mengonfirmasi penghapusan honor tambahan yang berpengaruh pada kinerja, terutama saat pelaporan keuangan.
- Kondisi Gedung: Meminta perhatian serius terhadap kondisi Gedung DPRD yang sudah memprihatinkan, seperti atap yang bocor dan dinding yang lapuk.
- Sengketa Lahan: Mendesak penyelesaian konflik lahan, terutama di area HGU PT Socfindo, dan mendukung pembentukan Pansus Plasma.
- Sikap: Menyatakan dukungan untuk pembahasan di tingkat Pansus secara serius dan efektif.
Pendapat Fraksi PAN
Fraksi PAN memberikan apresiasi positif terhadap penyampaian LKPJ dan menekankan pentingnya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, administrasi publik, serta peningkatan pelayanan masyarakat. Mereka juga mendukung pembentukan Pansus untuk memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program plasma perkebunan.
Usulan Fraksi KPN
Fraksi KPN menjelaskan dasar hukum dan rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilakukan sejak November 2025 hingga Februari 2026 bersama berbagai instansi dan perusahaan perkebunan. Mereka mengacu pada UU No. 18/2004 dan UU No. 39/2014, serta Permentan dan aturan HGU terbaru yang mengharuskan 20%-30% lahan plasma. Berdasarkan hasil RDP, Fraksi KPN secara resmi mengusulkan pembentukan Pansus Plasma dan HGU.
Pentingnya Dukungan dari Fraksi KDRI
Fraksi KDRI meminta kepada seluruh OPD untuk menyiapkan dokumen lengkap agar pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga menekankan perlunya perbaikan dalam kinerja program yang dinilai masih lamban, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran.
Proses Selanjutnya
Dengan berakhirnya penyampaian pandangan umum ini, proses selanjutnya adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan mendalam terhadap LKPJ Bupati Batu Bara untuk tahun anggaran 2025. Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Setiap fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengawasi dan memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif dan efisien. Melalui pembahasan yang mendalam dan transparan, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
