Rabu, 28 Oktober 2026, menjadi momen penting bagi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-98, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi tersebut tidak hanya sekadar simbolis, namun juga membawa lima tuntutan penting yang menggarisbawahi berbagai masalah nasional yang dirasakan masyarakat.
Tuntutan Unjuk Rasa 28 Oktober: Evaluasi Kinerja Pemerintah
Dalam demonstrasi yang berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB, massa mulai memadati Bundaran HI dengan membawa poster dan spanduk yang berisi pesan-pesan kritis terhadap pemerintahan saat ini. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernand, mengarahkan aksi ini dengan semangat evaluasi, menyerukan “Tepati atau Pergi” sebagai bentuk penilaian terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lima Perintah Rakyat: Menyoroti Isu Kritis
Lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini dirangkum dalam gerakan yang disebut “Lima Perintah Rakyat”. Setiap tuntutan mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial, politik, dan lingkungan di Indonesia.
Tuntutan Pertama: Penanganan Krisis Ekologis
Tuntutan pertama berfokus pada penanganan krisis ekologis yang semakin memburuk. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk:
- Menetapkan status bencana nasional terkait isu lingkungan.
- Menindak perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.
- Memperbaiki tata kelola lahan yang selama ini kurang efektif.
- Mendorong kebijakan yang lebih berkelanjutan untuk melindungi ekosistem.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan.
Tuntutan Kedua: Evaluasi Prioritas APBN
Tuntutan kedua menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Para demonstran menekankan pentingnya meninjau kembali program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan fokus pada:
- Efektivitas penggunaan anggaran.
- Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program.
- Penanganan isu kelaparan dan gizi buruk di kalangan anak-anak.
Tuntutan Ketiga: Akses Pendidikan dan Lapangan Kerja
Tuntutan ketiga menyoroti isu pendidikan dan lapangan kerja. Mahasiswa meminta pemerintah untuk:
- Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.
- Menjamin pemerataan layanan dasar di seluruh daerah.
- Menawarkan peluang kerja yang layak dan berkualitas.
- Mendukung program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing.
- Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.
Tuntutan Keempat: Pemberantasan Korupsi
Tuntutan keempat berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa mendesak pemerintah untuk:
- Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.
- Menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
- Menghentikan praktik penyalahgunaan kekuasaan.
- Memperkuat lembaga anti-korupsi.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.
Tuntutan Kelima: Perlindungan Kebebasan Berpendapat
Tuntutan terakhir menekankan perlunya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, mahasiswa meminta untuk:
- Menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat tanpa takut akan represi.
- Menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.
- Memberhentikan militerisasi ruang sipil.
- Mendukung kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
- Menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Partisipasi Masyarakat dalam Aksi
Wakil BEM UI, Fathimah Azzahra, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam aksi ini. Melalui sebuah video yang disiarkan di Instagram, ia menegaskan pentingnya suara masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah.
Pelaksanaan Aksi dan Pengawalan Aparat
Selama demonstrasi, aparat kepolisian mengawal jalannya aksi untuk menjaga ketertiban. Meskipun sebagian massa mengalami kendala di barikade Jalan Jenderal Sudirman, mereka tetap berusaha mencapai titik aksi di Bundaran HI. Penyelenggara menilai bahwa tuntutan yang dikemukakan adalah bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang perlu ditanggapi dengan serius.
Pentingnya Tanggapan dari Pemerintah
Segala persoalan yang diangkat oleh para demonstran memerlukan perhatian dan tanggapan yang cepat dari lembaga pemerintah terkait. Aksi ini mencerminkan dinamika partisipasi politik mahasiswa dalam mengingatkan pemerintah akan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Dengan mengusung kritik yang konstruktif, mahasiswa berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap tuntutan rakyat.
Melalui demonstrasi ini, mahasiswa tidak hanya memperingati Hari Sumpah Pemuda, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam membangun demokrasi yang lebih baik. Tuntutan unjuk rasa 28 Oktober menjadi sinyal kuat bahwa suara rakyat harus didengar dan diperhatikan, dan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan perubahan yang positif di negara ini.