Internal DPRA Menegangkan, Partai Aceh Siapkan Calon Pimpinan Alternatif

Dalam beberapa waktu terakhir, situasi di internal Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) semakin memanas. Krisis kepemimpinan yang melibatkan Partai Aceh membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai langkah strategis yang akan diambil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Muzakir Manaf—yang juga menjabat sebagai Gubernur Aceh—dilaporkan telah menyiapkan dua nama sebagai calon pimpinan alternatif untuk meredakan ketegangan politik di parlemen Aceh. Penunjukan ini mencerminkan upaya untuk mencapai stabilitas di tengah situasi yang kian kompleks.

Identifikasi Calon Pimpinan Alternatif

Dalam upaya mencari solusi, dua nama muncul sebagai calon pimpinan alternatif dari internal Partai Aceh. Mereka adalah Azhari M. Nur, yang dikenal sebagai Haji Maop dari Aceh Timur, dan Saiful Bahri, atau lebih akrab dipanggil Pon Yahya, yang berasal dari Aceh Utara. Keduanya dianggap sebagai pilihan strategis untuk menggantikan Zulfadli yang lebih dikenal dengan sebutan Abang Samalanga dari jabatan pimpinan DPRA.

Sumber yang dekat dengan Mualem mengungkapkan bahwa pemilihan kedua figur ini bukanlah keputusan mendadak. Proses ini merupakan hasil dari serangkaian konsultasi yang dilakukan di berbagai wilayah, termasuk pertemuan penting di Malaysia, Jakarta, dan Medan. Diskusi internal antara elite DPA Partai Aceh juga berlangsung intens dalam beberapa hari terakhir.

Proses Konsolidasi Politik

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menemukan titik stabilitas dalam politik Aceh. Meskipun dua nama telah disiapkan, keputusan akhir tetap ada di tangan Mualem,” jelas sumber tersebut pada hari Kamis, 9 April 2026.

Kondisi ini muncul di tengah meningkatnya gesekan internal di DPRA yang mulai tampak ke publik. Hal ini terjadi terutama setelah momen rapat paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh untuk Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 6 April lalu. Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan tidak segan-segan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Abang Samalanga.

Suara Anggota Dewan

Dalam forum tersebut, ada desakan agar Gubernur Aceh melakukan pertemuan langsung dengan seluruh anggota DPRA tanpa melibatkan unsur pimpinan. “Pak gubernur, kami ingin bertemu dengan Anda tanpa kehadiran pimpinan,” ungkap anggota DPRA, Rijaluddin, yang langsung mendapatkan persetujuan dari anggota lainnya.

Interaksi Abang Samalanga dengan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, juga menjadi sorotan. Dalam momen tersebut, ia tampak berbicara dengan nada tinggi mengenai pelaksanaan reses yang dinyatakannya sebagai hak yang dilindungi oleh undang-undang.

Persoalan Komunikasi Internal

Menurut sumber yang sama, rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya masalah komunikasi yang cukup serius, baik di internal DPRA maupun dalam hubungan dengan mitra strategis seperti partai koalisi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Ini bukan hanya persoalan individual, tetapi juga menyangkut efektivitas komunikasi politik dan koordinasi antar lembaga,” imbuhnya, menegaskan pentingnya membangun kembali hubungan yang harmonis dalam konteks pemerintahan.

Menuju Stabilitas Politik

Walaupun sinyal-sinyal perubahan mulai terlihat, hingga kini belum ada kepastian kapan keputusan resmi mengenai calon pimpinan alternatif akan diambil. Namun, terdapat indikasi bahwa konsolidasi internal semakin diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan hubungan antar lembaga di Aceh.

“Kemungkinan besar akan ada pergantian. Kita hanya perlu menunggu momentum yang tepat untuk melakukannya,” tambah sumber tersebut. Dengan situasi yang semakin mendesak, para pemimpin di Aceh diharapkan mampu merespons dengan cepat dan efektif demi kepentingan masyarakat.

Rencana Ke Depan

Keberadaan calon pimpinan alternatif juga menunjukkan bahwa Partai Aceh menyadari pentingnya adaptasi dalam situasi politik yang dinamis. Melalui penjaringan nama-nama ini, Mualem dan timnya berupaya untuk memastikan bahwa kepemimpinan DPRA tetap solid dan mampu menghadapi tantangan yang ada.

• Memastikan komunikasi internal yang lebih baik di DPRA.
• Mendengarkan aspirasi dan masukan dari seluruh anggota dewan.
• Menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan mitra strategis.
• Mengembangkan strategi politik yang lebih inklusif dan adaptif.
• Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Menghadapi Tantangan di Depan

Keputusan untuk menunjuk calon pimpinan alternatif adalah langkah yang bersifat strategis untuk meredakan ketegangan dan mengarahkan kembali fokus DPRA kepada tugas utama mereka sebagai wakil rakyat. Menyikapi tantangan yang ada, pimpinan Partai Aceh diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi yang produktif.

Dengan berbagai dinamika yang tengah berlangsung, keberhasilan dalam proses ini akan sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin untuk berkolaborasi secara efektif dan membangun konsensus di antara berbagai pihak yang terlibat. Hal ini demi menjaga stabilitas politik Aceh yang kian vital di tengah perubahan yang cepat.

Kesempatan untuk Berbenah

Inisiatif ini juga memberikan peluang bagi Partai Aceh untuk berbenah dan meningkatkan kualitas kepemimpinan. Dengan menghadirkan calon pimpinan alternatif, mereka tidak hanya mencoba meredakan ketegangan tetapi juga menunjukkan keseriusan dalam menjalankan amanah rakyat.

Di tengah ketidakpastian, harapan untuk melihat DPRA yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Aceh semakin meningkat. Kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik di antara semua pihak akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat memberikan dukungan yang konstruktif dalam proses ini, agar DPRA dapat kembali berfungsi dengan optimal dan memenuhi ekspektasi masyarakat Aceh yang menginginkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.