Foto Gubernur Absen di Baliho Paskah Nasional, Taufik Tumbelaka Desak Klarifikasi Panitia

Pelaksanaan Paskah Nasional Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Pohon Kasih Megamas, Manado, pada Rabu, 8 April 2026, telah meninggalkan beberapa catatan penting di tengah suasana khidmat acara tersebut. Meskipun perayaan ini berjalan dengan baik, terdapat isu yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan kehadiran foto Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dalam publikasi resmi acara.

Isu Absennya Foto Gubernur dalam Baliho Resmi

Pengamat politik dan pemerintahan asal Sulawesi Utara, Taufik M. Tumbelaka, mengungkapkan keprihatinan atas tidak adanya foto Gubernur Sulut dalam baliho-baliho yang dipasang untuk acara nasional ini. Hal ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Tumbelaka berpendapat bahwa polemik yang muncul di media sosial, khususnya melalui unggahan akun Hendry Manossoh, adalah hal yang wajar dan seharusnya ditanggapi secara resmi oleh pihak penyelenggara. Menurutnya, absennya wajah pemimpin daerah pada publikasi resmi merupakan suatu kelalaian yang harus dijelaskan, terutama karena acara ini berskala nasional.

Protokol dan Pentingnya Kehadiran Gubernur

Menurut alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, setiap acara besar yang diadakan di daerah harus mengikuti prosedur tetap (protap) keprotokolan yang ada. Ini mencakup aspek publikasi visual, di mana tidak seharusnya ada pengecualian untuk pemimpin daerah seperti Gubernur.

“Dalam setiap kegiatan nasional yang diselenggarakan di daerah, foto pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur, wajib ada dalam baliho yang dipasang. Penggunaan foto Presiden pun memiliki prosedur ketat yang harus mendapatkan izin dari protokol Istana Kepresidenan,” jelas Tumbelaka saat memberikan keterangan kepada media.

Koordinasi dan Proses Persetujuan yang Diperlukan

Lebih lanjut, Tumbelaka menekankan bahwa pemasangan atribut publikasi untuk acara resmi kenegaraan tidak dapat dilakukan sembarangan. Diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk rekomendasi dari Badan Kesbangpol Sulut.

“Setiap langkah dalam publikasi acara resmi harus melalui proses yang benar. Ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas acara serta pihak-pihak yang terlibat. Tanpa koordinasi yang baik, potensi kesalahan dalam publikasi bisa berdampak negatif,” tambahnya.

Landasan Pelaksanaan Acara yang Perlu Diperhatikan

Tumbelaka tidak hanya menyoroti masalah visual, tetapi juga menekankan pentingnya landasan pelaksanaan acara tersebut. Hingga hari pelaksanaan, belum ada pernyataan atau rekomendasi resmi dari dua organisasi induk gereja nasional, yakni Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang seharusnya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan acara Paskah ini.

“Kehadiran rekomendasi dari PGI dan KWI sangat penting untuk memberikan legitimasi pada acara tersebut. Tanpa dukungan dari organisasi-organisasi ini, akan ada keraguan di kalangan jemaat dan masyarakat mengenai kesuksesan serta tujuan dari acara,” paparnya.

Pentingnya Klarifikasi dari Panitia Acara

Untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas setelah acara yang sebenarnya telah berjalan dengan sukses, Tumbelaka menyarankan agar Ketua Panitia Pelaksana segera memberikan pernyataan resmi kepada publik. Hal ini dianggap penting untuk menjelaskan berbagai pertanyaan yang muncul dan meredakan potensi asumsi liar di masyarakat.

“Sebaiknya Ketua Panitia mengadakan konferensi pers. Ini akan membantu menjelaskan situasi yang ada dan mengurangi spekulasi yang bisa berbahaya bagi citra acara dan panitia,” tegasnya.

Perayaan Paskah yang Berkesan

Meskipun terdapat kritik terkait publikasi, perayaan Paskah Nasional 2026 di Manado tetap berlangsung dengan penuh sukacita. Ribuan jemaat memadati kawasan Pohon Kasih sejak pagi hari, menciptakan suasana yang hangat dan khidmat.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden RI, Sultan Bachtiar Najamudin selaku Ketua DPD RI, serta Yulius Selvanus, Gubernur Sulut, dan Victor Mailangkay, Wakil Gubernur. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen tinggi terhadap kegiatan keagamaan ini.

Partisipasi Forkopimda dan Tokoh Masyarakat

Tak hanya itu, acara juga dihadiri oleh Fransiscus Silangen, Ketua DPRD Sulut, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara. Jajaran Forkopimda lengkap menunjukkan adanya semangat persaudaraan yang kuat di Sulawesi Utara, meskipun ada sorotan tajam terhadap koordinasi teknis terkait atribut publikasi.

Dengan berbagai kehadiran tokoh dan masyarakat, Paskah Nasional 2026 menjadi momen yang tidak hanya sakral, tetapi juga memperkuat hubungan antarumat beragama di Sulawesi Utara. Semangat kebersamaan ini sangat penting untuk membangun kerukunan dan saling pengertian di tengah masyarakat yang beragam.

Pentingnya Dialog dan Komunikasi

Dari peristiwa ini, dapat diambil pelajaran penting mengenai perlunya dialog dan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara besar. Kesadaran akan protokol dan prosedur yang berlaku harus menjadi perhatian utama agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan.

Dengan memberikan klarifikasi dan menjalin komunikasi yang baik, panitia acara dapat memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan terlibat dalam proses. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan kepercayaan dan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan.

Dengan demikian, meskipun ada kritik, Paskah Nasional di Manado tetap menjadi salah satu momen berharga bagi masyarakat Sulawesi Utara. Diharapkan ke depan, setiap acara serupa akan ditangani dengan lebih baik dan melibatkan semua elemen masyarakat dalam prosesnya.