Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, laporan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) menjadi salah satu dokumen krusial yang mencerminkan kondisi fiskal suatu daerah. Di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), penyampaian laporan P-APBD 2026 telah diadakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh anggota DPRD. Rapat ini tidak hanya penting untuk transparansi, tetapi juga sebagai langkah awal dalam evaluasi dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Penyampaian Laporan P-APBD oleh Zubaidah Nasution
Pada rapat tersebut, Zubaidah Nasution, sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Madina, bertindak sebagai pembaca laporan. Ia menegaskan bahwa penyusunan Raperda Perubahan APBD 2026 mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Dalam prosesnya, fokus utama adalah pada penerapan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Penyesuaian Anggaran yang Signifikan
Berdasarkan hasil diskusi yang mendalam antara Banggar DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madina, terdapat penyesuaian signifikan dalam komposisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Penyesuaian ini disebabkan oleh perubahan dana transfer dari pusat dan provinsi serta hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025.
Rincian Pendapatan Daerah
Dalam laporan yang dibacakan, Zubaidah mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp101,57 miliar. Sebelum perubahan, total pendapatan mencapai Rp1.842 triliun, namun setelah penyesuaian, jumlahnya menjadi Rp1.741 triliun. Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp27,95 miliar, dari Rp176,66 miliar menjadi Rp148,71 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer turun sebesar Rp75,05 miliar, menjadi Rp1,55 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat Rp1,43 miliar menjadi Rp10,43 miliar.
Perubahan Belanja Daerah
Belanja daerah juga mengalami penyesuaian, dengan total pengurangan sebesar Rp90,06 miliar. Sebelum perubahan, alokasi belanja daerah mencapai Rp1.925 miliar, sedangkan setelah dilakukan penyesuaian, angkanya menjadi Rp1.835 miliar. Hal ini menunjukkan adanya langkah penghematan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.
Penerimaan Pembiayaan yang Meningkat
Di sisi lain, penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp10,50 miliar. Sebelum perubahan, total penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp87,74 miliar, dan setelah penyesuaian, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp98,24 miliar. Ini adalah langkah positif dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah dan meningkatkan kapasitas fiskal.
Catatan Kritis dari Banggar DPRD Madina
Meskipun DPRD Madina memberikan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 untuk diubah menjadi Peraturan Daerah, Zubaidah Nasution menekankan pentingnya mencatat enam poin kritis yang perlu diperhatikan. Catatan ini tidak hanya menjadi sorotan utama, tetapi juga sebagai acuan dalam evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.
- Pentingnya meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
- Perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas program yang dibiayai dari APBD.
- Penguatan transparansi dalam laporan keuangan daerah.
- Optimalisasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer.
- Pengawasan yang lebih ketat terhadap belanja daerah.
Harapan untuk Pembangunan Berbasis Kesejahteraan
Di penghujung laporannya, Zubaidah mengingatkan bahwa seluruh dokumen pembahasan dan notulen dari rapat Paripurna ini akan dijadikan sebagai referensi evaluasi. Harapannya, pembangunan di Kabupaten Madina dapat semakin tepat guna dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya catatan kritis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berhati-hati dan bijaksana dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, laporan P-APBD Madina bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan cerminan dari tanggung jawab bersama untuk mengelola sumber daya yang ada demi kepentingan masyarakat. Evaluasi dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga Kabupaten Mandailing Natal.