Kejari Binjai Tangkap Tersangka Baru Terkait Kasus Kontrak Fiktif di Binjai

Dalam upaya memberantas praktik korupsi yang merugikan masyarakat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai kembali menunjukkan ketegasannya. Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) berhasil menangkap tersangka baru dalam kasus yang menghebohkan terkait kontrak fiktif di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Penangkapan ini menandai langkah signifikan dalam proses hukum yang tengah berjalan dan menunjukkan komitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Penangkapan Tersangka Baru

Pada tanggal 6 April 2026, Kejari Kota Binjai melakukan penahanan terhadap Suko Hartono, yang merupakan tersangka terbaru dalam kasus korupsi pembuatan kontrak fiktif. Penahanan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-692/L.2.11/Fd.2/04/2026. Suko Hartono bukanlah nama baru dalam daftar tersangka, melainkan ia merupakan salah satu dari lima individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Identitas Tersangka dan Peran Mereka

Suko Hartono diduga terlibat aktif dalam skema korupsi ini dengan perannya sebagai perantara yang mencari penyedia atau kontraktor untuk pekerjaan yang tidak pernah ada. Bersama dengan dua tersangka lainnya, Suko menawarkan proyek kepada pihak penyedia sambil meminta uang sebagai tanda jadi atau biaya pembuatan kontrak. Hal ini menunjukkan keterlibatan yang dalam dalam praktik korupsi yang merugikan anggaran daerah.

• Suko Hartono – Tersangka baru dan perantara dalam kasus ini.
• Ralasen Ginting – Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Binjai.
• Joko Waskitono – Tersangka lainnya yang juga telah ditangkap lebih awal.
• Penggunaan uang tanda jadi yang tidak semestinya.
• Proses hukum yang sedang berlangsung dan penegakan hukum yang ketat.

Proses Hukum yang Dijalani

Akibat tindakan korupsi ini, Suko Hartono dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pasal yang dikenakan meliputi Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, serta Pasal 9 dari Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Penegakan hukum yang tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.

Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Penahanan

Sebelum menjalani penahanan, Suko Hartono terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis dari RSUD Djoelham Binjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga layak untuk ditahan. Proses ini merupakan prosedur standar yang dilakukan untuk memastikan bahwa tersangka dalam kondisi baik sebelum menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dampak Kasus Korupsi Kontrak Fiktif

Kasus kontrak fiktif di Binjai ini bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan anggaran daerah. Korupsi dalam bentuk ini berpotensi merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Oleh karena itu, langkah-langkah hukum yang diambil oleh Kejari Kota Binjai merupakan sinyal positif bagi masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Langkah Kejari dalam Mengatasi Korupsi

Kejari Kota Binjai berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini dan mencari semua pihak yang terlibat. Proses penyidikan yang transparan dan akuntabel akan menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Selain itu, langkah-langkah pencegahan juga perlu dilakukan untuk menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan.

• Peningkatan pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah.
• Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri tentang anti-korupsi.
• Kerjasama dengan lembaga lain dalam penegakan hukum.
• Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
• Pembangunan sistem pelaporan yang aman untuk masyarakat.

Pentingnya Kesadaran Bersama

Kesadaran masyarakat akan pentingnya melawan korupsi juga menjadi faktor penentu dalam upaya ini. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan terbangun budaya anti-korupsi yang kuat. Masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran dan melaporkan penyimpangan yang terjadi. Ini adalah langkah krusial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Peran Media dan Publikasi Informasi

Media juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi. Informasi yang tepat dan akurat akan membantu masyarakat memahami situasi yang sebenarnya dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan. Selain itu, publikasi informasi terkait perkembangan kasus akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di ranah pemerintahan.

Mengharapkan Perubahan Positif

Dengan penanganan kasus kontrak fiktif di Binjai ini, diharapkan akan ada perubahan positif dalam pengelolaan anggaran daerah. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjadi deterrent bagi para pelaku korupsi. Masyarakat pun harus terus mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Bersama Melawan Korupsi

Melawan korupsi bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama dari semua elemen masyarakat, langkah ini bisa berhasil. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien. Mari kita bersama-sama mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Kota Binjai.

Kasus kontrak fiktif di Binjai adalah cerminan dari pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan penegakan hukum yang tegas, semoga kita bisa melihat perubahan menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Kita semua memiliki peran dalam mewujudkan hal ini, mari kita ambil bagian dalam upaya melawan korupsi demi kebaikan bersama.